JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mempertanyakan anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membiayai peliputan Pemilu 2009 sebanyak Rp1,09 miliar.
Peneliti Politik Anggaran Fitra, Roy Salam menilai anggaran tersebut tidak jelas apakah diperuntukkan menyuap wartawan atau hanya untuk kalangan staf KPU.
Dari data yang disampaikan Roy, biaya honorarium tersebut terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Tahun 2009. Biaya itu dianggarkan dalam poin 22 yang mengatur tentang peliputan dan dokumentasi pemilu 2009.
Dari total anggaran untuk poin 22 yang sebesar Rp4,7 miliar, 65 persen atau sekira Rp3 miliar di antaranya digunakan untuk membiayai kegiatan.
"Sedangkan 23 persen atau Rp1,09 miliar untuk honorarium peliputan. Ini untuk siapa? kalau media wartawan kan tidak perlu dibayar KPU, karena mereka sudah punya alokasi sendiri dan juga ada kode etik media masing-masing. Ini tidak efektif dan boros," nilai Roy di Media Center KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Kamis (5/2/2009).
Roy juga mengkritisi poin anggaran 38 B yang intinya sama dengan poin 22 yaitu Penyusunan Dokumentasi tahapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pada poin tersebut, KPU menganggarkan Rp2, miliar.
"Anggaran kegiatan ini sebaiknya ditiadakan dan direalokasi untuk kegiatan yang prioritas seperti memperluas area dan audit dana kampanye parpol sekaligus calegnya," kata dia.
Read More…
Dari total anggaran untuk poin 22 yang sebesar Rp4,7 miliar, 65 persen atau sekira Rp3 miliar di antaranya digunakan untuk membiayai kegiatan.
"Sedangkan 23 persen atau Rp1,09 miliar untuk honorarium peliputan. Ini untuk siapa? kalau media wartawan kan tidak perlu dibayar KPU, karena mereka sudah punya alokasi sendiri dan juga ada kode etik media masing-masing. Ini tidak efektif dan boros," nilai Roy di Media Center KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Kamis (5/2/2009).
Roy juga mengkritisi poin anggaran 38 B yang intinya sama dengan poin 22 yaitu Penyusunan Dokumentasi tahapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pada poin tersebut, KPU menganggarkan Rp2, miliar.
"Anggaran kegiatan ini sebaiknya ditiadakan dan direalokasi untuk kegiatan yang prioritas seperti memperluas area dan audit dana kampanye parpol sekaligus calegnya," kata dia.
0 komentar:
Posting Komentar